Kali Ini OJK Larang Lembaga Keuangan Fasilitasi Perdagangan Bitcoin

▼▼Dapatkan Voucher Hingga 100.000 Di Sini▼▼
Saat ini perkembangan dunia digital  sudah merambah kebanyak sektor industri seperti halnya dengan dunia bisnis. Bukti nyata perkembangan digital yang kini menjadi primadona pasar adalah adanya mata uang crypto bernama Bitcoin yang awalnya dianggap bukan apa-apa.

Bitcoin ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 7 tahun untuk menjadi sebuah komoditas superior dikalangan mata uang. Pasalnya sejak diluncurkan pada tahun 2010 silam, Bitcoin ini hanya bernilai sebesar 100 s/d 1000 rupiah di dua tahun pertamanya.

 OJK Larang Lembaga Keuangan Fasilitasi Perdagangan Bitcoin
Bitcoin
Dan pada tahun 2018 ini, Bitcoin menjadi mata uang dengan nilai yang sangat luar biasa yang mencapai di angka 150 juta rupiah. Sehingga banyak orang mulai berbondong-bondong untuk mencoba peruntungan dibisnis cryptocurrency ini.

Namun nampaknya sudah banyak Negara yang dengan tegas melarang perdangaan yang menggunakan mata uang crypto baik itu Bitcoin ataupun Alternatif Coin lainnya seperti Etherium. Seperti China dan Korea Selatan yang sudah membuat Undang-Undang tentang penggunaan mata uang digital ini.

OJK Larang Lembaga Keuangan Memberikan Fasilitasi

Walaupun Indonesia dengan tegas menyatakan dalam Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang hanya memperkenankan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, nampaknya legitnya bisnis Bitcoin tidak menjadi hambatan para trader untuk terus berbisnis.

OJK Larang Lembaga Keuangan Fasilitasi Perdagangan Bitcoin
Orientasi Jasa Keuangan via edunews.id

Kali ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan kepada lembaga keuangan agar tak memfasilitasi maupun menggunakan uang digital atau cryptocurrency, seperti bitcoin dalam bertransaksi. Ketua OJK, Wimboh Santoso menjelaskan, kegiatan transaksi mata uang digital, tidak masuk dalam tugas dan fungsi bagi lembaga keuangan, khususnya perbankan.

Wimboh Santoso juga menyatakan bahwa Perbankan di Indonesia tidak diperbolehkan melakukan perdagangan komoditas Crypto. OJK akan memberikan sanksi yang tegas kepada pihak Lembaga Keuangan yang melanggar kebijakan tersebut.

Bitcoin Masuk Ke Dalam Daftar Subjek Kontrak Berjangka Di Indonesia

Meski OJK secara tegas melarang transaksi bitcoin, tetapi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tetap berniat melakukan kajian untuk memasukan produk bitcoin dalam daftar subjek kontrak berjangka di Indonesia.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Dharmayugo Hermansyah mengatakan, kajian ini dilakukan guna mengetahui seberapa besar pangsa pasar bitcoin di Indonesia. Selain itu, kajian ini dilakukan untuk meminimalisasi potensi penipuan (fraud) yang rentan terjadi dalam transaksi bitcoin di Indonesia. Apalagi, belum ada regulasi yang melindungi investor bitcoin di dalam negeri.

Mesin ATM Bitcoin di Italia via ekonomi.kompas.com

Kendati demikian, Bappebti belum bisa memastikan apakah bitcoin dan uang digital lainnya bakal diperdagangkan lewat bursa berjangka setelah kajian ini selesai. Pasalnya, Bappebti tidak bisa memaksa bursa berjangka untuk menambah produk investasi.

Dengan adanya kebijakan baru ini, nampaknya para penambang ataupun trader Crypto harus mulai berhati-hati. Dan sepertinya pemerintah juga mengambil langkah tegas tentang penggunaan mata uang crypto ini.

Jika dianggap melanggar UU maka sebaiknya semua elemen perdagangan Crypto di hentikan. Jika tidak, pemerintah harus mengambil sikap terkait perdagangan yang menyangkut Perlindungan Terhadap Konsumen.
Berikan Komentar
0 Comments

0 komentar